PT Solid Berjangka Makassar – Jakarta, CNBC Indonesia - Iuran BPJS Kesehatan dipastikan naik. Kenaikan ini hanya berlaku untuk seluruh peserta. CNBC Indonesia secara rinci akan menjelaskan serba serbi kenaikan iuran BPJS Kesehatan"Penduduk yang dimasukkan ke dalam kepesertaan Penerima Bantuan iuran (PBI) tidak hanya penduduk miskin sesuai perhitungan BPS itu," jelas Kemenkeu.. Berdasarkan data, pemerintah menanggung 134 juta yang masuk Penerima Bantuan Iuran (PBI). Muncul pertanyaan baru, apakah terdapat 134 juta masyarakat miskin di Indonesia? Menurut data Kemenkeu seperti dikutip Kamis (12/9/2019), sesuai data BPS, per Maret 2019, persentase penduduk miskin adalah sebesar 9,41 persen, atau 25,14 juta orang. Secara internasional, jaminan sosial lazimnya diberikan kepada 40% penduduk yang memiliki penghasilan terendah, bukan hanya yang masuk dalam kategori penduduk miskin. Indonesia mengadopsi hal tersebut, yang dituangkan dalam RPJMN. Dengan pendekatan tersebut, sebetulnya PBI dapat diberikan kepada hingga 107 juta jiwa (dengan asumsi penduduk Indonesia saat ini 269 juta jiwa). Adapun kepesertaan Penduduk yang didaftarkan oleh Pemda (PBI APBD) yang iurannya dibayarkan oleh Pemda, yang saat ini mencapai sekitar 37 juta jiwa, merupakan bentuk dukungan Pemda dalam rangka mencapai Universal Health Coverage (UHC). Bagaimana jika tak mampu bayar iuran? Kenaikan 100% hanya berlaku untuk PBPU/peserta mandiri Kelas 1 dan Kelas 2. Untuk kelas 3, iuran hanya naik sebesar 65% menjadi Rp42.000. "Jika merasa tidak mampu membayar kenaikan iuran, peserta Kelas 1 dan Kelas 2 dapat melakukan penurunan Kelas, dari Kelas 1 menjadi Kelas 2 atau Kelas 3; atau dari Kelas 2 menjadi Kelas 3." Untuk Kelas 3 yang merasa tidak mampu dengan besaran iuran ini, dan nyata-nyata tidak mampu, dapat dimasukkan ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga berhak untuk masuk PBI (Penerima Bantuan Iuran) yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah. (dru)
0 Comments
PT Solid Berjangka Makassar – Jakarta, CNBC Indonesia- Larangan eskpor bijih nikel yang semula berlaku di 2022, dipercepat jadi mulai di awal tahun 2020. Apakah komoditas mineral lainnya juga akan menyusul mengikuti kebijakan ini? Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini sedang dipelajari dengan cermat oleh pemerintah untuk komoditas lainnya, di antaranya adalah bauksit dan aluminium. "Kita pelajari dengan cermat, selama ini kita ekspor ke luar nikel 98% ke China. Sekarang kenapa enggak buat di dalam, kalau mau diproses dengan listrik lebih murah, jadi sama saja yang lain juga begitu," kata Luhut saat dijumpai di Jakarta Theater, Kamis (12/9/2019). Menurutnya, saat ini sedang dilakukan pendekatan untuk pembangunan smelter-smelter komoditas tersebut. Potensinya memang belum dihitung, tapi belajar dari nikel yang bisa dikebut cepat dan 2024 diperkirakan bisa produksi lithium baterai dengan potensi pendapatan US$ 34 miliar, Luhut optimistis ini bisa disusul dengan komoditas lain. "Kira-kira yang lain jika dilihat angkanya, karena kan seperti kerang mobil listrik, itu juga kan nanti bisa dari nikel juga turunannya," kata dia. Ia ingin semuanya bisa diproduksi di dalam negeri untuk mobil listrik, ban dari karet milik sendiri, sampai ke pelatnya. "Jadi sebenarnya kita bisa buat sendiri, kita saja yang terkadang mau gampangnya saja, ekspor raw material." Menurutnya perlu ada pengorbanan sedikit soal ekspor hasil tambang, hasilnya akan bisa dilihat nanti beberapa tahun lagi. Ia memperkirakan jika ini berlaku maka investasi miliaran dolar akan kembali datang ke Indonesia. "Bisa miliaran bahkan double digit miliar dolar." PT Solid Berjangka Makassar – Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan kepada Kementerian dan Lembaga (KL) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Penghargaan diberikan pada acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 di Gedung Dhanapa Jakarta. Setidaknya, ada 43 KL yang diberikan apresiasi oleh Sri Mulyani yang laporan keuangannya memperoleh WTP 5 kali berturut-turut. "Kami akan memberikan penghargaan kepada K/L yang memperoleh opini WTP selama 5 kali berturut-turut atas laporan keuangan tahun 2014-2018," ujar Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Menurutnya, setelah memperoleh penghargaan ini diharapkan KL tetap meningkatkan pengelolaan laporan keuangannya. Karena selama ini yang menjadi kelemahan KL adalah senang menggunakan anggaran tapi tidak saat pelaporannya. "Karena opini WTP bukanlah tujuan akhir, tetapi bagaimana pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban yang baik tersebut digunakan sebagai informasi sebagai masukan atau feedback bagi perencanaan penganggaran selanjutnya," tegasnya. Berikut daftar 43 KL yang menerima penghargaan dari Sri Mulyani:
PT Solid Berjangka Makassar – Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden RI ke-3 Baharudin Jusuf Habibie atau BJ Habibie tutup usia pada Rabu (11/9/2019). Habibie dilaporkan meninggal pada pukul 18.05 WIB di usia 83 tahun. Ucapan berlangsungkawa pun datang dari berbagai kalangan masyarakat Indonesia, tak terkecuali Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang langsung mendatangi RSPAD Gatot Subroto untuk melayat. Tak hanya, Presiden, jajaran Menteri kabinet kerja serta para pejabat langsung mendatangi RSPAD dan ada juga yang ke kediamannya. Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan juga turut menyampaikan ucapan duka citanya yang mendalam. Jonan menilai, kepergian Habibie membuat Indonesia kehilangan satu tokoh yang mendorong perkembangan teknologi modern. "Adanya BPPT juga dari beliau. Beliau adalah cikal bakal sosok nasional," ujarnya ketika dijumpai di Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (12/9/2019). Jonan bercerita, dalam beberapa kesempatan berdiskusi dengan Habibie, mendapat nasihat untuk membawa bangsa ini menjadi lebih maju mengikuti perkembangan tekonologi. "Belakangan kadang-kadang ya saya juga dapat ngobrol beliau, banyak nasehat beliau," kata Jonan. Jonan mengatakan, dirinya sudah mengenal sosok Habibie sejak usia belasan ketika duduk di bangku sekolah menengah, ketika Habibie kala itu memimpin Departemen Riset Teknologi. Jonan mengatakan, Habibie memberikan inspirasi banyak tentang perkembangan teknologi di Indonesia dan membawa semangat bangsa ini untuk mengangun dunia kedirgantaraan. Habibie juga pihak yang mendorong penciptaan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). "Beliau selalu berikan banyak inspirasi tentang perkembangan teknologi," kenang Jonan. Menurut Jonan, Habibie merupakan sosok yang semangatnya tidak pernah padam, sampai menjelang wafat pun semangatnya masih tetap sama ketika masih muda. Hal ini, menurutnya, menjadi pelajaran bagi Jonan untuk tetap semangat bekerja meski usia terus bertambah. "Kesan saya beliau orang yang semangatnya tidak pernah padam sampai beliau wafat usia 83 tapi kalau bicara semangatnya masih sama," tutup Jonan. PT Solid Berjangka Makassar – Jakarta, CNBC Indonesia - Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menegaskan monopoli daging sapi impor selama ini masih didominasi dari Australia. Keputusan pemerintah menugaskan impor daging sapi dari Brasil selain untuk stabilisasi harga daging sapi juga untuk mengurangi ketergantungan impor sapi dari Australia yang harganya lebih mahal. "Selama ini kan dimonopoli dari Australia, kalau ada kompetitor dari Brasil atau Argentina, Selandia Baru, mana yang menguntungkan kita ambil," tegas pria yang sering dipanggil Buwas ini kepada CNBC Indonesia, Kamis (12/9). Yang pernah mengatakan monopoli daging impor sapi dari Australia, selain Buwas adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita, sapi asal Australia ini lebih mahal harganya, meski jaraknya lebih dekat dengan Indonesia. "Mahalan Australia walaupun yang satu deket yang satu jauh. Tapi dengan masuk dari Brasil, mungkin dengan adanya saingan, Australia mungkin akan turunkan. Brasil juga dagingnya bagus yang sama-sama frozen (daging beku). Makanya jangan monopoli deh. tapi persaingan itu bagus," ujar Enggar, Rabu (21/8/2019). Daging sapi Brasil, menurut Buwas diperkirakan lebih murah 30% Australia, padahal ecara jarak dengan Indonesia lebih dekat. Daging Australia memang ada kepastian soal bebas dari Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) karena Negeri Kangguru ini bebas dari PMK atau country based. Sedangkan Brasil belum sepenuhnya bebas, karena masih zone based. Buwas mengatakan memang tak mudah untuk mengimpor daging sapi dari Brasil karena harus lolos sertifikat halal MUI, hingga soal jaminan kesehatan yang akan dicek oleh badan karantina Kementan dan Kemenkes. "Kita harus ada jaminan itu semua," katanya. Perum Bulog memastikan akan mengimpor daging sapi dari Brasil sebanyak 30 ribu ton menyusul surat penugasan dari Kementerian BUMN yang sudah keluar. Saat ini BUMN pangan ini masih menunggu rekomendasi impor dari Kementerian Pertanian dan izin impor dari Kementerian Perdagangan. "Surat penugasan sudah ada tapi izin impor belum ada. Nggak mudah karena daging sudah dipastikan kualitas bagus, dan harus ada rekomendasi MUI, proses pemotongan gimana, sekarang belum masih ada prosesnya karena belum ada izin impor," kata Buwas. Sebelumnya pemerintah menjajaki mengimpor 50 ribu ton daging sapi melalui skema penugasan BUMN antara lain Perum Bulog, Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI), dan PT Berdikari. Perum Bulog mendapat alokasi 30 ribu ton, dan PT Berdikari dan PPI masing-masing 10 ribu ton. (hoi/hoi) PT Solid Berjangka Makassar – Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebutkan telah memberikan restu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong untuk memarahi para menteri Kabinet Kerja. Hal tersebut dikemukakan Thomas Lembong usai rapat terbatas dengan topik pembahasan Perbaikan Ekosistem Investasi di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2019). "Tadi pak Presiden ada beberapa hal. Pertama beliau mengeluh. Beliau bilang, ini harusnya Kepala BKPM marahin menteri-menteri. Kan FDI tak masuk gara-gara aturan-aturan, syarat yang berlebihan," kata Thomas menirukan ucapan Jokowi. "Saya sudah dikasih izin pak Presiden untuk marah-marah. Jadi saya kira dalam beberapa minggu ini saya angkat suara mengenai hal yang sangat konyol, aturan, syarat yang memberatkan kita semua," jelasnya. Jokowi, kata Thomas, juga sempat bertanya perihal kementerian dan lembaga mana saja yang masih memiliki izin yang 'belibet'. Menurutnya, semua penyelenggara negara saat ini masih memiliki peraturan yang perlu untuk kembali disederhanakan "Saya sampaikan sekali lagi dengan penuh hormat, semua kementerian lembaga penuh dengan syarat-syarat, izin yang kewajiban-kewajiban yang sebetulnya tidak perlu," katanya. Thomas memandang, pemangkasan izin secara besar-besaran saat ini merupakan momentum tepat, terlebih dilakukan di akhir pemerintahan periode pertama. Menurutnya, hal ini bisa menjadi indikator positif di mata investor. "Kalau kita bisa memulai periode kedua dengan momentum kuat, reformasi perizinan, reformasi kebijakan ekonomi yang kemudian bisa membuka pintu investasi. [...] Inilah momentum positif yang kita harapkan di saat kita meluncurkan periode kedua," tegasnya. Sebagai informasi, ada lima keluhan utama yang kerap kali disampaikan oleh investor yang ingin menanamkan modalnya di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut, bahkan sudah diketahui oleh Presiden Jokowi. Kelima keluhan tersebut antara lain masalah regulasi yang berlibet, masalah perpajakan, masalah lahan, persoalan ketenagakerjaan, dan dominasi perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). (dru) PT Solid Berjangka Makassar – Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia memiliki potensi air yang besar. Baik dari sisi curah hujan maupun cadangan air di darat. Akan tetapi, ketersediaan air tidak merata. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, ada daerah surplus di mana sumber air banyak, namun pemakaian sedikit. "Nah untuk daerah seperti Jawa kondisinya terbalik. Kondisinya sumber airnya sudah tidak memadai untuk kebutuhan penduduk," ujar Bambang dalam acara CNBC Indonesia Conference Water Security and Sustainability di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta, Selasa (23/7/2019). Oleh karena itu, dia mengatakan, fokus pemerintah lima tahun ke depan adalah daerah-daerah yang krisis air seperti Jawa dan Nusa Tenggara. "Ya itu yang paling krisis. Jawa bahkan, penduduk yang kategori miskin karena susah mendapatkan air, hingga harus membeli air. Bisa dibayangkan sudah kondisi susah, harus keluar uang untuk membeli air," kata Bambang. Pemerintah, menurut dia, sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk menyediakan air sebagai kebutuhan dasar. "Cara pertama adalah menambah sumber air. Kedua, jaringan rumah tangga karena di Jakarta masih banyak di Jakarta belum tersambung dengan saluran RT. Apalagi urbanisasi jelas, dan ketergantungan air botolan olahan tinggi. Secara daya beli mengganggu daya beli masyarakat," ujar Bambang. PT Solid Berjangka Makassar – Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perbincangan hangat akhir-akhir ini. Setidaknya ada dua isu yang sedang muncul di permukaan yaitu seleksi para calon pimpinan dan revisi Undang-undang (UU) KPK. Saat ini proses seleksi calon pimpinan KPK adalah uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR. Ada 10 calon yang menjalani ujian di Senayan. Namun proses seleksi ini tidak berjalan mulus. Sejumlah nama yang lolos ke tahap uji kepatutan dan kelayakan disebut-sebut bermasalah dengan integritas. Lalu ada revisi UU KPK, yang oleh banyak kalangan dinilai sebagai upaya pelemahan. Revisi UU ini adalah inisiatif DPR, tetapi Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengutus pembantunya untuk membahas bersama parlemen. "Surpes (Surat Presiden) RUU KPK sudah diteken dan dikirim ke DPR," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno. KPK berpendapat revisi UU dapat melemahkan kewenangan mereka dalam pemberantasan rasuah. Ada sejumlah hal yang mendukung pendapat tersebut yaitu:
"KPK memainkan peran yang tidak terlihat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan iklim investasi. Kami percaya bahwa langkah agresif dari KPK untuk memberantas korupsi telah menciptakan efek jera di sektor pemerintahan, mendorong transparansi, dan membuat ekonomi lebih efisien," sebut Putera Satria Sambijantoro, Ekonom Bahana Sekuritas Indonesia, dalam risetnya. Jika KPK kuat, maka ekonomi akan sehat. Jargon yang mirip-mirip men sana in corpore sano itu ternyata bukan omong kosong. Hong Kong sudah membuktikannya, lembaga semacam KPK di wilayah eks koloni Inggris itu berhasil mentransformasi budaya masyarakat menjadi lebih bersih dan taat hukum. Hasilnya, Hong Kong kini menjadi salah satu pusat keuangan dunia yang kaya raya. PT Solid Berjangka Makassar – Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menilai sosok mendiang Presiden ke-3 RI B.J Habibie adalah pribadi yang luar biasa dan menjadi pelopor kebebasan pers di Indonesia. "Saya pikir kita berduka dan satu kehilangan yang luar biasa, untuk saya Pak Habibie adalah pelopor kebebasan kemerdekaan beliau juga yang membuka pers untuk sangat bebas dan merdeka," kata Susi saat melayat di rumah duka di Patra Kuningan, Kamis ini (12/9/2019). Menteri Susi menegaskan mengenal baik dengan sosok teknokrat Indonesia itu. "Untuk saya pribadi saya mengenal beliau beberapa kali ketemu dari sebelum saya jadi menteri selalu men-support, ah kamu good Indonesia, perlu commuter service. Terakhir ketemu di Batam akhir April lalu, saya habis penenggelaman kapal," cerita Susi. "Terus cerita sama beliau, beliau bilang go still stand, be strong, continue your work, tapi luar biasa selalu memberikan optimisme dan dukungan dan selalu positif, beliau tidak pernah punya energi yang negatif, selalu positif kalo ketemu beliau, negara ini kehilangan penegak demokrasi dan juga kebebasan demokrasi," tegas Susi. Presiden RI ke-3 periode 1998-1999, BJ Habibie meninggal dunia dalam usia 83 tahun pada pukul 18.05 WIB Rabu ini setelah dirawat di di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat. Jenazah almarhum rencananya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada Kamis iin 12 September pukul 12.00 siang. Atas wafatnya B.J Habibie, Kementerian Sekretaris Negara sudah mengeluarkan surat edaran bersifat sangat segera dalam hal Pengibaran Bendera Negara Setengah Tiang dan Hari Berkabung Nasional. Pengibaran bendera negara setengah tiang dilakukan selama 3 hari berturut-turut terhitung mulai tanggal 12 September sampai dengan 14 September 2019 sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang (UU) 24/2009. PT Solid Berjangka Makassar – Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden ke-3 Indonesia Baharudin Jusuf Habibie atau BJ Habibie berpulang pada usia 83 tahun, Rabu malam (11/9/2019). Habibie adalah seorang teknokrat tulen yang punya segudang prestasi dunia ini dan menjadi presiden pada saat situasi yang sulit. Habibie menjadi Presiden ke-3 RI pada Mei 1998 setelah Soeharto menyatakan mundur pada 21 Mei 1998. Saat itu Habibie dihadapkan pada situasi yang sangat sulit, inflasi tinggi dan nilai tukar rupiah terhadap dolar membumbung tinggi. Harga pangan, bahan bakar minyak dan kebutuhan lainnya naik yang membuat masyarakat bergejolak. Situasi politik pun tak menguntungkan, tarik-menarik kepentingan mulai terjadi dan situasi keamanan cenderung tak terkontrol terutama di Jakarta dan beberapa kota yang sempat terjadi kerusuhan. Kehadiran Habibie menjadi presiden baru saat itu agar tak terjadi vacum of power, karena memang dirinya kala itu menjabat wakil presiden sesuai Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 1997. Namun tidak semua elite politik pada waktu itu bisa menerima Habibie sebagai presiden. Kecerdasan pria yang lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, 25 Juni 1936 ini mampu mengatasi situasi itu semua. Habibie mulai membenahi satu-persatu persoalan Indonesia. Pelaku ekonomi pasti ingat, Habibie merupakan sosok penyelamat rupiah. Setelah resmi menjadi presiden, Habibie langsung gerak cepat untuk mengatasi depresiasi rupiah yang saat itu berada pada level Rp 11.200/US$. Beberapa pekan setelah dia menduduki kursi presiden, nilai tukar rupiah sempat ambrol hingga mencapai level terlemahnya sepanjang sejarah, yakni di level Rp 16.800/US$ pada 1 Juni 1998. Sentimen pasar memang sangat buruk di tengah ambruknya ekonomi negara Asia lainnya. Habibie pun tak tinggal diam, untuk merakan gejolak rupiah ia melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) dan unit Pengelola Aset Negara. Lalu Habibie melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Selain itu, Habibie juga harus mengikuti sejumlah langkah reformasi ekonomi yang disyaratkan Dana Moneter Internasional (IMF) melalui Structural Adjustment Program (SAP). Hasilnya, dalam masa pemerintahan Habibie yang singkat, rupiah tercatat menguat 34,1%, dari Rp 11.200/US$ (20 Mei 1998) menjadi Rp 7.385/US$ (20 Oktober 1999). Rupiah bahkan sempat menyentuh level terkuatnya dalam sepanjang sejarah Indonesia, yakni pada Rp 6.550/US$ AS (28 Juni 1999). Dunia mencatatnya sebagai krisis finansial Asia 1997, bangsa Indonesia mengenalnya sebagai krisis moneter (krismon) 1998. Setelah baht, ringgit, Peso dan dolar Singapura dihajar para spekulan mata uang, hingga nilai kursnya melemah pada Juli, pasar saham Indonesia mulai bereaksi. |
OFFICIAL WEBSITE
|